Diberdayakan oleh Blogger.

The Latest

 Berapa Banyak Orang Indonesia yang Mengonsumsi Durian?

ZonaKamu - Durian adalah salah satu buah yang populer, sekaligus mahal. Sebagian orang sangat menggilai durian, sementara sebagian lain tidak suka. Yang jelas, bagi yang menyukai, durian terkenal sangat enak, dan karena enak itu pula harganya sangat mahal.

Setidaknya, harga durian rata-rata lebih mahal dibanding buah-buah lain semisal salak atau nanas.

Tanaman durian tumbuh di negara-negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Karena termasuk pohon yang tumbuh di Indonesia, maka durian pun termasuk buah yang bisa diperoleh dengan mudah di Indonesia. Berapa banyakkah konsumsi durian yang dilakukan orang Indonesia?

Perkembangan produktivitas durian di Indonesia selama periode 1990-2013 fluktuatif tapi cenderung meningkat. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Setjen Kementerian Pertanian menyebutkan, pada 1990 produktivitas durian Indonesia hanya sebesar 5,55 ton/ha, tapi pada 2013 meningkat menjadi 12,39 ton/ha.

Daerah yang menjadi sentra penghasil durian menyebar di Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan rata-rata produksi 2009-2013, Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 14,95%, Sumatera Utara 11,29%, Jawa Barat 10,27%, Jawa Tengah 7,62%, Banten 6,19%, dan Sumatera Barat 5,15%.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, rata-rata konsumsi durian orang Indonesia sepanjang tahun 2013 sebesar 1,41 kg/kapita. Dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun itu sebanyak 248,82 juta jiwa, maka konsumsi domestik durian Indonesia mencapai 350,33 ribu ton.

Terlepas dari angka produksi dan konsumsi durian yang fluktuatif, sejumlah masyarakat mempercayai durian bisa meningkatkan kebugaran mental, dan bahkan menambah vitalitas kaum pria.

Kisah Laksamana Cheng Ho dan Mitos Durian yang Terkenal

ZonaKamu - Laksamana Cheng Ho adalah tokoh yang dikenal pernah melayari Nusantara. Di antara banyak kisah tentang Cheng Ho yang mungkin sudah terkenal, ada kisah unik terkait durian yang mungkin masih jarang terdengar.

Di dalam buku “Cheng Ho Muslim Tionghoa: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara (2000)” yang ditulis Profesor Kong Yuanzhi, diceritakan bahwa Laksamana Cheng Ho sempat singgah ke sebuah tempat bernama Bukit Durian, saat melabuhkan kapal di perairan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Di tempat itu, menurut buku tersebut, ada legenda yang menyebutkan Cheng Ho punya kebiasaan memakan buah durian dan meminum air dari kulit durian. Cheng Ho percaya, air yang diminum dari kulit durian mampu mengobati panas dalam.

“Setelah selesai makan buah durian, kulit buah durian diisi air, kemudian air itu diminum. Itu berfungsi untuk menghilangkan panas dalam. Inilah legenda dari Pulau Bangka,” tulis Profesor Kong Yuanzhi, yang pernah menjadi peneliti tamu di Universitas Indonesia.

Profesor Kong Yuanzhi mengaku menghabiskan waktu selama kurang lebih tiga tahun demi meneliti keberadaan Cheng Ho di Bangka. Ia menulis Cheng Ho juga mengajarkan manfaat buah durian kepada orang-orang Tionghoa di Nusantara yang saat itu tidak menyukai aroma durian.

“Ketika Cheng Ho berkunjung ke daerah-daerah di Nusantara, kebetulan wabah sedang mengganas. Orang yang terkena wabah minta pertolongan Cheng Ho. Kemudian Cheng Ho mengajari mereka untuk menjadikan buah durian sebagai obat. Hasilnya sungguh mujarab,” kata Yuanzhi.

Berdasarkan kisah atau legenda tersebut, tidak menutup kemungkinan kalau kemudian durian pun dipercaya memiliki banyak khasiat, termasuk mitos, meski ada pula orang-orang yang sama sekali tidak doyan durian.

Protokol Kyoto, Upaya Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

ZonaKamu - Apa yang disebut Protokol Kyoto? Kita mungkin sering mendengar atau menemukan istilah tersebut saat menyimak berita mengenai gas rumah kaca, atau ketika membaca artikel/berita mengenai pemanasan global. Kapan pun urusan emisi gas rumah kaca atau isu-isu lingkungan disebut, istilah Protokol Kyoto juga sering disebut. Jadi, apa yang disebut Protokol Kyoto?

Asal usul Protokol Kyoto

Segera setelah Konvensi Kerangka Kerjasama Persatuan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change) disetujui pada KTT Bumi (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi-negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut GRK).

Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 (Conference of Parties 3 - COP) diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Kepentingan protokol tersebut adalah mengatur pengurangan emisi GRK dari semua negara-negara yang meratifikasi.

Protokol Kyoto ditetapkan tanggal 12 Desember 1997, kurang lebih 3 tahun setelah Konvensi Perubahan Iklim mulai menegosiasikan bagaimana negara-negara peratifikasi konvensi harus mulai menurunkan emisi GRK mereka.

Sepanjang COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK. COP 3 dapat dipastikan adalah ajang perjuangan negosiasi antara negara-negara ANNEX I (negara-negara berkembang) yang lebih dulu mengemisikan GRK sejak revolusi industri dengan negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim.

Negara-negara maju memiliki kepentingan bahwa pembangunan di negara mereka tidak dapat lepas dari konsumsi energi dari sektor kelistrikan, transportasi, dan industri.

Untuk mengakomodasikan kepentingan antara kedua pihak tersebut Protokol Kyoto adalah satu-satunya kesepakatan internasional untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi GRK yang mengatur soal pengurangan emisi tersebut dengan lebih tegas dan terikat secara hukum (legally binding).

Dalam Protokol Kyoto disepakati bahwa seluruh negara ANNEX I wajib menurunkan emisi GRK mereka rata-rata sebesar 5.2% dari tingkat emisi tersebut di tahun 1990. Tahun 1990 ditetapkan dalam Protokol Kyoto sebagai acuan dasar (baseline) untuk menghitung tingkat emisi GRK.

Bagi negara NON ANNEX I, Protokol Kyoto tidak mewajibkan penurunan emisi GRK, tetapi mekanisme partisipasi untuk penurunan emisi tersebut terdapat di dalamnya, prinsip tersebut dikenal dengan istilah "tanggung jawab bersama dengan porsi yang berbeda" (common but differentiated responsbility).

Protokol Kyoto mengatur semua ketentuan tersebut selama periode komitmen pertama, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Beberapa mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur masalah pengurangan emisi GRK, seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK.

2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya.

3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan negara non-ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju.

Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam Protokol Kyoto.

Bagi negara-negara ANNEX I mekanisme-mekanisme di atas adalah perwujudan dari prinsip mekanisme fleksibel (flexibility mechanism). Mekanisme fleksibel memungkinkan negara-negara ANNEX I mencapai target penurunan emisi mereka dengan 3 mekanisme tersebut di atas.

Ada dua syarat utama agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum, yang pertama adalah sekurang-kurangnya protokol harus diratifikasi oleh 55 negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, dan yang kedua adalah jumlah emisi total dari negara-negara ANNEX I peratifikasi protokol minimal 55% dari total emisi mereka di tahun 1990.

Pada tanggal 23 Mei 2002, Islandia menandatangani protokol tersebut yang berarti syarat pertama telah dipenuhi. Kemudian pada tanggal 18 November 2004 Rusia akhirnya meratifikasi Protokol Kyoto dan menandai jumlah emisi total dari negara ANNEX I sebesar 61.79%, ini berarti semua syarat telah dipenuhi dan Protokol Kyoto akhirnya berkekuatan hukum 90 hari setelah ratifikasi Rusia, yaitu pada tanggal 16 Februari 2005.

Sebagai catatan, setidaknya ada tiga negara yang menolak untuk menandatangani Protokol Kyoto, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Keputusan negara-negara tersebut untuk tidak menandatangani Protokol Kyoto tentu saja mengundang kecaman negara-negara lain, yang menuduh mereka terlalu egois dengan industri di negaranya sendiri.

 Kabar Gembira, Uang Muka Kredit Rumah Kini Makin Murah

ZonaKamu - Banyak orang yang ingin memiliki rumah sendiri, apalagi jika telah menikah atau berencana menikah. Bagaimana pun, tinggal di rumah milik sendiri tentu lebih menyenangkan dan lebih tenteram, daripada tinggal di rumah konrakan atau masih ikut mertua/orang tua.

Yang menjadi masalah, harga rumah saat ini tergolong mahal, apalagi bagi orang-orang yang penghasilannya tidak terlampau besar.

Memang, saat ini pembelian rumah bisa dilakukan dengan cara kredit, yang biasa disebut KPR atau Kredit Pemilikan Rumah. Meski begitu, bagi sebagian orang, KPR masih terasa berat. Selain harus memiliki gaji atau penghasilan bulanan yang mencukupi, uang muka KPR juga tergolong besar.

Sebelumnya, uang muka KPR ditetapkan sebesar 20 persen. Artinya, kalau kita mau membeli rumah dengan cara KPR, dan harga rumah itu sebesar Rp.300 juta, maka artinya kita harus menyediakan uang muka sejumlah Rp.60 juta. Jumlah sebesar itu tentu cukup memberatkan bagi sebagian orang.

Nah, sekarang ada kabar gembira bagi Anda yang mungkin ingin membeli rumah dengan cara KPR, namun merasa berat untuk membayar uang muka. Bank Indonesia (BI) kini menurunkan rasio Loan to Value (LTV) atau uang muka rumah.

Dalam aturan yang tertuang dalam PBI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti, uang muka untuk rumah pertama turun dari semula 20%  menjadi hanya 15%. Sementara uang muka KPR rumah kedua jadi 20% dan uang muka KPR rumah ketiga menjadi 25%. Aturan ini resmi berlaku sejak 29 Agustus 2016.

Jadi, kalau rumah yang akan kita beli seharga Rp300 juta, kita hanya perlu menyetorkan Rp.45 juta sebagai uang muka, dan bukan Rp.60 juta seperti sebelumnya. Dengan adanya penurunan tersebut, kita tidak lagi harus menyediakan uang muka yang jumlahnya relatif besar.

Jika gaji kita per bulan Rp.5 juta, dan kita juga punya penghasilan lain di luar gaji, minimal Rp.1 juta per bulan, kita masih memenuhi rasio kredit sehat, sehingga dinilai mampu untuk membeli rumah. Rasio kredit sehat adalah jumlah cicilan tidak melebihi 30% dari penghasilan.

Jadi, kalau dalam sebulan kita punya Rp.6 juta, sebanyak Rp.1.970.669 (kurang lebih 30 persennya) bisa digunakan untuk mencicil rumah. Angka Rp.1.970.669 didapatkan melalui perhitungan berikut:

Harga rumah: Rp.300.000.000
Pendapatan: Rp.5.000.000 (ditambah penghasilan tambahan Rp.1.000.000)
Tenor/jangka waktu: 15 tahun
Bunga: 7,70%
Suku bunga tetap: 1 tahun

Memahami KPR Refinance Dalam Kredit Pemilikan Rumah

ZonaKamu - Dalam urusan kredit pemilikan rumah atau KPR, kita kadang mendengar istilah “KPR Refinance”. Apa sebenarnya yang disebut KPR Refinance atau Refinancing KPR?

KPR Refinance atau Refinancing KPR adalah pengajuan kembali kredit kepada pihak kreditor, dengan jaminan rumah yang sedang kita cicil. Misal, kita ingin membuka usaha, dan untuk itu kita perlu dana untuk modal. Kita bisa mengajukan pinjaman ke bank, dengan jaminan rumah yang sedang kita cicil melalui KPR.

Jika sepuluh tahun yang lalu kita membeli rumah secara kredit atau melalui KPR, dan nilai rumah yang kita beli seharga Rp.300 juta, misalnya, dan cicilan rumah itu belum selesai, kita bisa menggunakan rumah tersebut sebagai jaminan untuk mengajukan kredit kembali kepada pihak bank.

Bagaimana pun, Rp.300 juta pada sepuluh tahun yang lalu tentu sudah memiliki nilai berbeda pada saat ini. Karena nilai rumah yang semakin mahal, kita bisa mengajukan refinancing KPR pada bank.

KPR Refinance bisa juga disebut sebagai sistem penilaian ulang rumah yang telah kita beli dengan menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Biasanya, penilaian ulang itu dilakukan oleh bank tempat kita mengajukan KPR, atau bank lain.

Sebagai misal, jika sisa dana yang perlu kita bayarkan untuk melunasi KPR adalah Rp.200 juta, sedangkan nilai baru rumah kita saat ini adalah Rp.350 juta, maka dana tunai yang bisa kita dapatkan adalah Rp.150 juta. Nilai itu tentu cukup besar bila kita berniat membuka usaha sampingan.

Itulah yang disebut KPR Refinance atau refinancing KPR, yaitu pengajuan kembali kredit kepada pihak kreditor (bank), dengan jaminan rumah yang sedang kita cicil pembayarannya.

Memahami Perbedaan KPR Konvensional dan KPR Syariah

ZonaKamu - Dalam proses kredit pemilikan rumah atau KPR, kita mengenal KPR konvensional dan KPR syariah. Sebenarnya, apa perbedaannya?

Secara mudah, KPR konvensional menetapkan bunga yang bersifat fluktuatif, atau menyesuaikan kondisi suku bunga yang berlaku. KPR konvensional memang menetapkan bunga dan cicilan tetap, namun biasanya hanya berlaku 1-3 tahun pertama saja.

Sedangkan pada KPR syariah, harga jual rumah ditetapkan di awal, saat kita menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah. Karena itulah, jumlah angsuran bulanan pada KPR syariah akan tetap.

Namun, jumlah angsuran tersebut akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian hingga jatuh tempo pembiayaan, atau masa angsuran selesai.

Kelebihan lain dari KPR syariah adalah tidak menetapkan sistem penalti. Hal itu berbeda dengan KPR konvensional yang mengenakan penalti, ketika kita ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir.

Ini 10 Universitas Swasta Terbaik di Indonesia

ZonaKamu - Jika kita ingin mendaftar kuliah di perguruan tinggi, salah satu pertimbangannya tentu mutu atau kualitas perguruan tinggi bersangkutan. Jika kita kebetulan memiliki prestasi yang unggul, atau biaya yang mencukupi, kita pun ingin mendaftar ke perguruan tinggi yang terbaik, atau yang diakui secara resmi sebagai perguruan tinggi berkualitas.

Jika ingin mendafar ke perguruan tinggi swasta, kita pun ingin tahu perguruan tinggi swasta mana yang berkualitas terbaik.

Untuk hal itu, kita bisa merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sebagai lembaga yang menangani dunia pendidikan di Indonesia, Kemenristekdikti tentu punya cara pandang dan sistem nilai yang layak untuk dipercaya.

Dalam hal itu, Kemenristekdikti telah menyusun daftar universitas terbaik di Indonesia. Dilakukannya hal itu sebagai upaya memetakan mutu dan potensi perguruan tinggi di Indonesia.

Mutu pendidikan itu dinilai dari empat komponen, yakni kualitas kelembagaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas kegiatan kemahasiswaan, serta kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.

“Daftar klasterisasi perguruan tinggi ini merupakan data resmi dari Kemenristekdikti yang dapat digunakan sebagai informasi valid bagi masyarakat,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir, dilansir dari laman resmi Kemenristekdikti.

“Jangan percaya data hoax yang tidak sesuai dengan daftar yang dikeluarkan Kementerian,” lanjut Nasir.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pengelompokan/klasterisasi dilakukan untuk meningkatkan mutu kampus secara berkelanjutan dalam melaksanakan tridharma. Dengan klasterisasi, kata Nasir, Kemenristekdikti dapat menyusun formula yang tepat dalam melakukan pembinaan perguruan tinggi di Indonesia.

“Klasterisasi ini juga dapat digunakan setiap perguruan tinggi sebagai refleksi dan motivasi bagi peningkatan kualitas perguruan tingginya, baik dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, kurikulum, manajemen organisasi, riset, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan aspek lainnya,” kata Nasir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, Patdono Suwignjo, mengatakan pada tahun  ini telah dilakukan penyempurnaan dari tahun sebelumnya.

Penyempurnaan tersebut, kata dia, meliputi beberapa perubahan/penambahan indikator, sehingga diharapkan komponen utama tersebut dapat lebih mencerminkan kondisi perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan cakupan pada masing-masing komponen utama tersebut.

Berikut daftar 10 universitas swasta terbaik di Indonesia, versi Kemenristekdikti:

1. Universitas Kristen Petra
2. Universitas Surabaya
3. Universitas Sanata Dharma
4. Universitas Katolik Parahyangan
5. Universitas Kristen Satya Wacana
6. Universitas Muhammadiyah Malang
7. Universitas Islam Indonesia
8. Universitas Merdeka Malang
9. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
10. Universitas Bina Nusantara