Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kemelut Politik Swedia dan Nasib Imigran Muslim di Sana - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Pada pemilu terakhir yang berlangsung September silam, Sweden Democrats jadi partai terbesar kedua di Riksdag: meraih 73 dari 349 kursi. Sweden Democrats lekat dengan citra ekstremisme kanan seperti gerakan Neo-Nazi dan supremasi kulit putih. 

Dikutip dari artikel Johan Martinsson berjudul Sweden Democrats: an anti-immigration vote, pengikut angkatan pertama mereka memang pernah aktif di partai-partai Nazi Swedia sejak era 1930-1940. Ada pula bekas relawan untuk pasukan elite Nazi Jerman, Waffen-SS. Pemimpin partai pada 1989-1995, Anders Klarström, bahkan pernah aktif di Nordiska Rikspartiet, partai yang terang-terangan Neo-Nazi. 

Akan tetapi, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh baru, persisnya sejak dikepalai oleh tokoh pemuda Jimmie Åkesson pada 2006, mereka kelak memoderasi pandangan dan berkembang jadi populis. 

Menurut Danielle Lee Tomson dalam artikel di Brookings, Åkesson yang sekarang masih menjabat ini berhasil mengubah narasi rasisme yang marak di tubuh partainya jadi gerakan populis untuk memperjuangkan “orang-orang biasa” dari kaum elite korup di tengah resesi global. Akibatnya mereka semakin dilirik oleh publik dan media. 

Poin-poin itulah yang dianggap ikut mendorong keberhasilan mereka meraih kursi pertama di parlemen setelah 22 tahun berdiri. Setelah itu, mereka mulai gencar memoles citra sebagai partai yang menolak rasisme dengan memecat anggota-anggota yang ketahuan pernah melontarkan komentar rasialis. 

Di balik itu semua, tetap saja Sweden Democrats dipandang sebagai ancaman demokrasi paling besar dibandingkan partai-partai lain. Hal tersebut diperkuat dengan sebuah temuan dari firma riset Acta Publica. 

Menjelang pemilu 2022, mereka mengidentifikasi ada ratusan kandidat caleg yang berkaitan dengan ekstremisme kanan, misalnya merupakan anggota grup Neo-Nazi, pernah dijatuhi hukuman pengadilan karena menghasut orang memusuhi grup etnis lain, memerintahkan propaganda Nazi, sampai punya akun di forum ekstremis kanan Nordisk.nu atau aktif menulis di situs-situs Neo-Nazi lain. 

Dari 289 kandidat caleg yang diidentifikasi, 75 persen atau sebanyak 214 individu berasal dari Sweden Democrats. 

Jauh sebelum krisis imigran, sedininya pada 2009, pemimpin partai Åkesson bahkan sudah melontarkan ujaran kebencian pada imigran muslim. Katanya: “Saya melihat ini (muslim) sebagai ancaman asing terbesar kita sejak Perang Dunia II... Tokoh pemuka komunitas muslim akan menuntut penerapan syariat di Swedia; menyuruh badan kesehatan daerah Swedia agar memakai uang pajak untuk menyunat anak-anak laki-laki yang sehat...” 

Kekhawatiran Åkesson semakin liar: menyebut laki-laki muslim akan mendorong kasus pemerkosaan sampai menyediakan kolam renang yang terpisah dengan perempuan. 

Meskipun mendulang suara terbanyak kedua dalam pemilu terakhir, Sweden Democrats tidak masuk dalam koalisi pemerintahan yang terdiri dari tiga partai berhaluan tengah-kanan. Namun mereka jadi pendukung kuatnya sehingga administrasi sekarang disebut dengan istilah “pemerintahan 3 + 1”. Gamblangnya, Sweden Democrats diperbolehkan ambil peran banyak di pemerintahan. 

Dilansir dari Euronews, mereka boleh memberikan masukan dalam penyusunan draf UU baru, amandemen UU, sampai keputusan anggaran. Mereka bahkan bisa menyisipkan kader di kementerian untuk mengecek kinerja partai-partai lain yang menangani tujuh kebijakan inti sepanjang tahun pertama pemerintahan. 

Di bawah pemerintahan baru, kebijakan imigrasi Swedia jadi semakin ketat. Pengungsi dan pencari suaka cuma diperbolehkan singgah sebentar. Mereka pun harus berasal dari negara-negara yang jaraknya dekat dari Swedia. Otoritas daerah bahkan akan diberi wewenang untuk berkampanye agar imigran mau pulang ke negara asalnya secara sukarela. Pemerintah juga berencana mengurangi kuota pengungsi dari lima ribu orang per tahun jadi 900 saja. 

Kemudian, siapa pun yang memasuki Swedia—bahkan dari negara Uni Eropa—akan diminta untuk menunjukkan kartu identitas ketika berada di bus, kereta, atau kapal feri.