Diberdayakan oleh Blogger.

Derita Para Wanita di Balik Pembuatan Film Porno

By | 12.11
Derita Para Wanita di Balik Pembuatan Film Porno

ZonaKamu - Konon, Jepang melegalkan industri pornografi dengan alasan untuk menekan tindak kejahatan seksual. Kenyataannya memang kejahatan terkait hal-hal semacam itu (pelecehan atau kekerasan seksual) memang bisa dibilang jarang terjadi di Jepang. Tetapi, ternyata, praktik kekerasan dan pelecehan justru terjadi di balik pembuatan film porno yang dilegalkan di Jepang.

Seiring makin tumbuh dan suburnya industri pornografi di Jepang, muncul perusahaan-perusahaan baru yang juga terjun dalam industri film dewasa (JAV). Perusahaan-perusahaan baru itu umumnya belum memiliki pemain, serta belum memiliki reputasi, karena memang masih baru. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan baru itu tidak jarang melakukan praktik tercela dalam memproduksi film dewasa.

Karena belum memiliki pemain tetap, perusahaan-perusahaan itu pun menerjunkan orang-orang yang bertugas mencari wanita calon pemain, dan mereka menyamar sebagai agen pencari bakat. Sasarannya adalah wanita-wanita muda. Mereka dijanjikan akan dimasukkan ke dunia modeling, bintang iklan, atau semacamnya, tapi ternyata dijebak untuk memerankan film dewasa.

Kepada Asia One, seorang wanita berusia 26 tahun yang tinggal di kawasan Kanto, Jepang, menceritakan, “Aku ditipu oleh sebuah perusahaan film, supaya tampil dalam video dewasa.”

Peristiwa itu terjadi beberapa tahun sebelumnya. Wanita itu masih kuliah tahun kedua, ketika didekati seorang pria pada musim panas 2012 di Tokyo. Pria itu mengaku sedang mencari model untuk beberapa penerbitan.

Mahasiswi itu lalu diperkenalkan kepada pemimpin sebuah agensi, dan dibujuk untuk menandatangani kontrak yang menegaskan hubungannya dengan perusahaan tersebut. Namun, dia tidak diberi waktu yang cukup untuk membaca kontrak secara teliti, atau untuk menerima salinannya. Belakangan, ketika dilakukan pengambilan rekaman dengan pakaian renang, mahasiswi itu diminta telanjang.

Ia menceritakan, bahwa pihak agensi, termasuk sang petinggi perusahaan, mengatakan, “Kalau kamu tidak tampil dalam video dewasa, maka tidak ada lagi pekerjaan buatmu. Kalau kamu ikut serta, kamu akan bisa berhasil dalam bisnis hiburan.”

Bujukan tidak hanya sebatas itu. Lebih lanjut, wanita tadi menceritakan, “Di kantor, aku dikelilingi oleh lima atau enam pria, yang semuanya mencoba membujuk aku. Aku seakan dicuci otak.”

Karena perasaan tertekan dan kebingungan, wanita itu pun lalu memaksa diri untuk menjalani rekaman sebuah video dewasa. Namun, di tengah syuting, dia menangis, hingga pengambilan gambar ditangguhkan. Setelah itu, dia diintimidasi oleh pegawai di sana. “Karyawan juga punya keluarga,” ujar pegawai tersebut. “Kamu sanggup bertanggung jawab?”

Akhirnya, proses syuting dilanjutkan, dan wanita itu pun tampil dalam film dewasa. Tetapi, sebelum sempat ia memperoleh bayaran, perusahaan itu justru bangkrut. “Aku bahkan tidak bisa lagi menghubungi mereka,” ujarnya. Padahal, video itu telah beredar di internet.

Masalah semacam itu belakangan semakin banyak terungkap di Jepang. Para pencari bakat menemui wanita-wanita menarik, menjanjikan pekerjaan modeling atau semacamnya, lalu mereka diminta menandatangani kontrak yang mereka tidak mengerti.

Setelah itu, wanita-wanita tersebut diminta untuk bermain dalam film dewasa. Jika menolak, yang berarti melanggar kontrak, mereka akan dikenai denda yang besar. Dalam beberapa kejadian, agensi-agensi itu juga mengancam akan mengadukan si wanita kepada orangtuanya.

Di Jepang, ada sebuah lembaga nirlaba bernama Lighthouse: Center for Human Trafficking Victims, yang berperan dalam memberikan dukungan bagi para wanita yang menjadi korban semacam itu.

Pada 2013, mereka hanya mendapat laporan atau pengaduan dari 1 orang wania. Tetapi, satu tahun kemudian, pada 2014, ada 36 laporan yang masuk. Pada 2015, jumlahnya menjadi 62. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2016, menjadi 74 laporan.

Aiki Segawa, pegiat di organisasi tersebut, mengatakan bahwa para korban biasanya adalah wanita berusia antara 18 hingga 25 tahun, dan masih belum banyak memiliki pengalaman hidup. Ia menegaskan, “Memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan seksual, dan kemudian menyebarkan videonya ke khalayak, adalah pelanggaran berat HAM.”

Para korban yang terjebak itu pun kemudian berjuang mengatasi gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder, PTSD), bahkan beberapa dari mereka ada yang bunuh diri.

Dengan membanjirnya video gratis di internet, sejumlah pihak mengatakan bahwa industri video dewasa memaksa para wanita itu tampil, supaya bisa memproduksi film dengan biaya yang lebih rendah. Dalam hal ini, Aiki Segawa menyatakan, “Para korban mulai angkat bicara, tapi masih banyak yang menderita dalam kebisuan.”

Meluasnya penggunaan internet kenyataannya menjadikan situasi lebih suram bagi para korban. Kelompok-kelompok dukungan telah mendengar laporan-laporan bahwa “Tayangan video dari beberapa tahun lalu masih beredar secara online,” atau, “Aku tidak mau video itu ketahuan oleh keluarga atau pacarku.”

Aiki Segawa bersama kelompok-kelompok sejenis di Jepang mendesak bisnis dan manajer situs web dalam industri tersebut untuk menangguhkan penjualan dan menghapus konten video. Tetapi, yang jadi masalah, sekali video beredar secara online di internet, sulit untuk dimusnahkan seluruhnya.

Pada Juni 2016, mantan presiden sebuah agensi hiburan yang berkedudukan di Tokyo diringkus oleh Kepolisian Metropolitan Jepang, dengan dugaan pelanggaran Peraturan Layanan Kepegawaian Temporer.

Penangkapan itu dilakukan, setelah salah satu model di agensi itu dikirim untuk rekaman video dewasa walaupun wanita itu menolak. Model itu dipaksa untuk tampil dalam video, dan melakukan kegiatan-kegiatan mencakup hubungan seksual dengan paksaan.

Polisi menilai hal tersebut termasuk dalam definisi peraturan tentang pekerjaan yang mengandung bahaya.

Selain itu, beberapa pelaku bisnis dalam industri itu juga berusaha mengakali peraturan dengan mempekerjakan para wanita sebagai pekerja kontrak atau istilah lain, dan bukan perjanjian kerja langsung. Sementara itu, peraturan pelarangan pornografi anak terbatas pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Kazuko Ito, seorang pengacara dan sekretaris jenderal organisasi nirlaba Human Rights Now di Jepang, mengatakan, “Kita memerlukan legislasi mengenai pelarangan tawaran tidak adil, dan penangguhan penjualan video-video seperti itu.”

Pada Juni 2016, kabinet Jepang menyetujui suatu aturan tertulis yang menyatakan bahwa rekaman secara paksa untuk video dewasa terhitung sebagai kekerasan terhadap wanita.

Seorang pejabat dari kedinasan pencegahan kekerasan di Kantor Kabinet mengatakan, “Kami akan menelaah situasi itu, dan mencari cara penanganan melalui penciptaan sistem yang mempermudah korban melaporkan kasus-kasus dan mendapatkan konsultasi.”

Setsuko Miyamoto, seorang anggota kelompok warga yang tergabung dalam People Against Pornography and Sexual Violence, memperingatkan agar masyarakat “sadar tentang kasus keji yang mengorbankan orang lain, dan tidak terlibat dalam kontrak apa pun tanpa menimbang-nimbang.”

Kontrak-kontrak yang diajukan oleh perusahaan, termasuk agensi-agensi bakat hiburan, pada umumnya sulit dimengerti. Ada beberapa kasus ketika para korban dipaksa menandatangani kontrak, tanpa pemberitahuan bahwa tugasnya mencakup keikutsertaan dalam pembuatan video dewasa.

Jika para korban dipaksa main film setelah menandatangani kontrak, dan kemudian menghubungi kelompok-kelompok dukungan, mereka dapat menerima bantuan untuk negosiasi dengan agensi-agensi tersebut. Setsuko Miyamoto menyatakan, “Kebanyakan korban menyalahkan diri sendiri, tapi hal itu bukan sesuatu yang harus dihadapi sendirian. Beranikan diri untuk datang dan bicara kepada kami.”

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda