Diberdayakan oleh Blogger.

Contoh Perjanjian Kerjasama Terkait Inventor dan Investor (2)

By | 15.18
Contoh Perjanjian Kerjasama Terkait Inventor dan Investor

ZonaKamu - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Contoh Perjanjian Kerjasama Terkait Inventor dan Investor - 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

6.3 PIHAK PERTAMA telah setuju dan menyatakan kesediaannya kepada PIHAK KEDUA untuk membayar [___]% ([___] persen) dari total keuntungan Pihak Pertama setelah dikurangi pajak yang dapat ditagih oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah PIHAK PERTAMA berhasil menemukan investor yang bersedia bekerja sama atau membiayai kegiatan produksi terbatas hanya di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana termaksud dalam Perjanjian ini, pembayaran mana akan dilakukan dengan cara transfer rekening antar Bank ke:

Nama Bank: [___]
Cabang: [___]
No. Rekening: [___]
Nama Pemilik Rekening: [___]

7. JAMINAN PELAKSANAAN

7.1 Perjanjian dan pembagian keuntungan sebagaimana termaksud dalam Perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan apabila Pihak Pertama berhasil menemukan investor yang bersedia bekerja sama atau membiayai kegiatan produksi terbatas hanya di Provinsi Kepulauan Riau.

7.2 Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dana yang disetorkan kepada Pihak Pertama sebagaimana termaksud dalam Perjanjian ini bukanlah pinjaman dalam nama dan atau bentuk apa pun, melainkan bantuan.

7.3 Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7.2 di atas, Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk melepaskan Pihak Pertama dari kewajiban pengembalian dana sebagaimana termaksud dalam Perjanjian ini kepada Pihak Kedua apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat diproduksinya ---------------.

8. BERAKHIR dan PEMBATALAN PERJANJIAN

8.1 Perjanjian ini berakhir dengan habisnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana Pasal 3 Perjanjian ini.

8.2 Perjanjian ini juga dapat berakhir apabila terjadinya force majeur atau keadaan kahar sebagimana diatur dalam Pasal 9 di bawah ini.

8.3 Sehubungan dengan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

9. FORCE MAJEUR atau KEADAAN KAHAR

Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini terhambat ataupun tertunda, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan bencana alam, perang, huru-hara, pemberontakan, Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah lainnya, pemogokan ataupun permasalahan lain menyangkut buruh, banjir, topan, kebakaran, gempa bumi atau kejadian lain di luar kuasa dan kehendak dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan meninjau ulang efektifitas Perjanjian ini.

10. PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi yang dilakukan secara tertulis harus diantar atau dikirim ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:       

------------------------------

PIHAK KEDUA:

------------------------------

11. PILIHAN HUKUM dan YURISDIKSI

Keabsahan, pembuatan serta pelaksanaan Perjanjian ini akan tunduk dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

12. Penyelesaian Sengketa

12.1 Seluruh perselisihan, perdebatan dan perbedaan yang timbul di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan atau pelanggaran Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

12.2 Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang akan memeriksa dan memutuskan menurut peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

13. KLAUSUL KHUSUS

Perjanjian ini hanyalah menyangkut kesepakatan-kesepakatan secara umum. Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi secara tertulis dan harus memperoleh persetujuan PARA PIHAK.

Kesepakatan-kesepakatan yang mengatur hal-hal secara khusus, akan dinyatakan secara tertulis sebagai tambahan Perjanjian ini, dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

14. LAIN-LAIN

14.1 Perjanjian ini menggantikan dan mengabaikan seluruh Perjanjian-Perjanjian terdahulu, baik tertulis ataupun lisan.

14.2 Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, apabila di kemudian hari dibutuhkan dan atau dipandang perlu untuk disepakati oleh PARA PIHAK, akan diatur tersendiri dalam suatu ADDENDUM yang merupakan dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan ini PARA PIHAK setuju untuk menandatangani PERJANJIAN ini oleh masing-masing wakilnya.

------------------------------

------------------------------

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda